Program bagi-bagi rice cooker gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2023 lalu menuai sorotan. Pasalnya, program yang digadang-gadang sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu dalam beralih ke kompor listrik ini, gagal mencapai target yang dicanangkan pada awalnya.
Awalnya, program ini menargetkan penyaluran 500.000 unit rice cooker gratis kepada rumah tangga di berbagai daerah di Indonesia. Namun, hingga akhir tahun 2023, realisasi penyalurannya hanya mencapai 342.621 unit, atau sekitar 68,5% dari target.
Jejak Kegagalan Penyaluran Rice Cooker Gratis
Kegagalan program ini tak lepas dari beberapa faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utama masalah ini adalah waktu pelaksanaan yang terbilang singkat. Program ini diluncurkan pada akhir tahun 2023, sehingga waktu untuk pendataan, verifikasi, dan pendistribusian rice cooker kepada penerima menjadi sangat terbatas.
Faktor lain yang tak kalah penting adalah data penerima yang belum akurat. Proses verifikasi data penerima masih memerlukan waktu dan pendataan ulang. Hal ini menyebabkan lambatnya penyaluran rice cooker kepada masyarakat yang berhak.
Mengutip dari CNN Indonesia, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM “Energi dan Sumber Daya Mineral” Jisman P Hutajulu mengatakan bahwa sisa anggaran rice cooker gratis akan dikembalikan ke kas negara.
“Kan 500 ribu, (yang) sudah tersalurkan 342 ribu, sisanya (merujuk anggaran tidak terpakai) dikembalikan ke negara uangnya (kas negara)”.
Baca juga: Perbedaan Paspor Reguler Dan Percepatan
Kesulitan Distribusi Akibat Tantangan di Lapangan
Di sisi lain, program ini juga dihadapkan dengan kesulitan dalam pendistribusian. Distribusi rice cooker ke daerah-daerah terpencil membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Tak jarang, kondisi geografis dan infrastruktur yang terbatas di daerah terpencil menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan.
Kegagalan program ini tentu menimbulkan sejumlah dampak. Masyarakat yang tidak mendapatkan rice cooker gratis merasa kecewa. Potensi penyalahgunaan anggaran program pun menjadi kekhawatiran di tengah masyarakat. Di sisi lain, kegagalan ini juga menimbulkan keraguan terhadap efektivitas program pemerintah.
Meskipun program ini gagal mencapai target, Kementerian ESDM perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui akar permasalahannya. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan program di masa depan.
