Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bulan Juli ini Batal. Dilansir dari Liputan 6, Penundaan ini dikarenakan kesiapan infrastruktur penunjang yang belum sepenuhnya optimal.
Pada awalnya, kepindahan tersebut diperkirakan akan dimulai pada Juli 2024.
Laporan Kesiapan Infrastruktur dari Menteri PUPR
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengenai kondisi terkini infrastruktur di IKN.
Laporan tersebut mencakup berbagai aspek penting seperti pasokan air, listrik, serta kesiapan kantor Presiden yang akan ditempati. Laporan tersebut yang membuat Presiden Jokowi Batal Pindah Kantor ke IKN Bulan Ini
Dalam laporan yang diterima disebutkan bahwa beberapa elemen infrastruktur masih dalam tahap penyelesaian.
“Saya sudah mendapatkan laporan dari Menteri PUPR mengenai kesiapan infrastruktur di IKN. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan agar semuanya benar-benar siap untuk digunakan,” ujar Presiden Jokowi.
Baca juga: Ketua KPU Hasyim Asyari Resmi Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Prioritas pada Kualitas dan Kesiapan Maksimal
Presiden Jokowi menekankan pentingnya kualitas dan kesiapan maksimal sebelum pindah ke IKN. Ia tidak ingin terburu-buru dalam melakukan perpindahan jika infrastruktur penunjang belum sepenuhnya siap.
“Kita harus memastikan bahwa semua infrastruktur penunjang, mulai dari air, listrik, hingga kantor Presiden, benar-benar dalam kondisi optimal. Ini penting untuk memastikan kelancaran operasional di IKN nanti,” tambah Jokowi.
Fokus pada Penyelesaian Infrastruktur
Untuk itu, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Menteri PUPR dan tim terkait untuk fokus menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang masih kurang.
“Kita akan terus bekerja keras untuk menyelesaikan semua yang diperlukan. Saya yakin dengan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, kita bisa segera menuntaskan ini,” kata Presiden.
Dampak Penundaan pada Rencana Pemerintah
Penundaan kepindahan kantor Presiden ke IKN ini tentunya berdampak pada rencana pemerintah yang lain. Beberapa program dan agenda yang telah direncanakan di IKN harus dijadwalkan ulang.
Meskipun demikian, Presiden Jokowi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu target jangka panjang pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Komitmen Pemerintah terhadap Pembangunan IKN
Presiden Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap proyek pembangunan IKN. Menurutnya, IKN adalah proyek strategis yang sangat penting untuk masa depan Indonesia. “IKN adalah simbol transformasi kita menuju negara yang lebih maju dan modern.
Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa setiap langkah dalam pembangunan ini dilakukan dengan baik dan benar,” tegas Jokowi.