Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa anggaran untuk pengembangan aplikasi dan platform baru tahun ini mencapai Rp 6,2 triliun. Ia meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berhenti membuat aplikasi baru dan hanya menjadi satu aplikasi yaitu Ina Digital.
Dilansir dari detik, Presiden Jokowi menyoroti bahwa puluhan ribu aplikasi yang telah dibuat tidak saling terintegrasi. Hal ini disampaikan oleh mantan Wali Kota tersebut saat peluncuran Govtech bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/5/2024).
“Mulai tahun ini, berhenti membuat aplikasi baru, berhenti bikin platform-platform baru, stop,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Jokowi menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 27 ribu aplikasi yang dimiliki oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang tidak terintegrasi dan berjalan sendiri-sendiri. Meskipun aplikasi-aplikasi tersebut dibuat dengan tujuan mempermudah dan mempercepat birokrasi, jika tidak terintegrasi, tujuan tersebut tidak tercapai.
“Tahun ini saja, saat kita cek anggaran, ada Rp 6,2 triliun yang akan digunakan untuk membuat aplikasi dan platform baru,” ungkap Jokowi.
Baca juga: Elon Musk Luncurkan Starlink di Puskesmas Bali
“Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri dan bekerja sendiri-sendiri,” lanjutnya.
Jokowi juga menyoroti kementerian yang memiliki banyak aplikasi. Ia menyebutkan ada kementerian/lembaga yang memiliki lebih dari 400 aplikasi, bahkan ada satu kementerian yang memiliki 5.000 aplikasi.
“Berapa aplikasi?” tanya Jokowi.
“400,” jawab perwakilan Kemenkes.
“400, bayangkan satu kementerian 400 aplikasi,” jelas Jokowi.
“Jangan tanya yang lain, lebih banyak lagi, ada yang lebih dari 5.000. Saya tidak akan menyebutkan kementeriannya, karena terlalu kreatif,” tambahnya.
Jokowi menduga banyaknya aplikasi dalam satu kementerian disebabkan setiap pergantian menteri atau kepala divisi selalu disertai dengan pembuatan aplikasi baru. Ia meminta jajarannya untuk menghentikan kebiasaan tersebut.
“Mungkin, setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi, sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek, itu yang harus kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” tegas pak Jokowi.
