Upaya pemerintah untuk memulihkan data di Pusat Data Nasional (PDN) yang terkena serangan ransomware menemui jalan buntu. Dilansir dari Narasi News Room, Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia, Herlan Wijarnako, pada Rabu (26/6/2024) mengakui bahwa data yang terenkripsi oleh ransomware tersebut tidak dapat dipulihkan.
“Yang jelas, data yang kena ransom ini sudah enggak bisa kami recovery. Jadi kita menggunakan sumber daya yang kita miliki,” ujar Herlan.
Baca juga: Manfaat Boreh Khas Bali Dari Kesehatan Hingga Kecantikan
Fokus Pemerintah Saat Ini
Beliau menjelaskan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah mengidentifikasi tenant-tenant yang memiliki cadangan data, baik di lokasi Surabaya maupun Batam. Tercatat, terdapat 44 tenant yang datanya dapat dipulihkan melalui cadangan tersebut.
Upaya pemulihan data dibagi menjadi dua tahap. Pertama, pemerintah menghubungi layanan yang memiliki cadangan data dan membantu mengaktifkan kembali layanan publiknya melalui medium sementara yang didukung oleh PDNS 1 di Serpong, Tangerang, dan pusat data cadangan di Kepulauan Riau.
Kedua, Herlan menyebutkan bahwa pihaknya telah menghubungi 238 tenant lainnya yang masih belum memiliki kejelasan cadangan data. Untuk tenant-tenant ini, pemerintah akan melakukan reset ulang dan menyiapkan environment baru sebagai pengganti PDNS 2 yang telah dikunci.
“Kami siapkan enviroment yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kami kunci. Kami set ulang, kami siapkan enviroment baru. Aspek sekuritinya diasistensi BSSN. Kita implementasikan semua aspek sekuriti yang membuat ini lebih aman,” kata Herlan.
Serangan ransomware ini menjadi tamparan keras bagi keamanan siber pemerintah. Kehilangan data penting di PDN berpotensi menimbulkan dampak yang luas, termasuk terganggunya layanan publik dan kerugian finansial yang besar.
Pentingnya Mengimplementasi Keamanan Siber Kedepannya Akibat Data Yang Terserang Ransomware
Di sisi lain, kasus ini menjadi pengingat pentingnya mengimplementasikan sistem keamanan siber yang kuat dan memadai untuk melindungi data dan infrastruktur IT dari serangan siber yang semakin canggih.
Pemerintah didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan siber di instansi pemerintah dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan ketahanan siber nasional. Selain itu, diperlukan edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para pegawai pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman siber.
Kehilangan data di PDN akibat ransomware ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk memperkuat pertahanan siber di masa depan. Upaya pencegahan dan penanggulangan serangan siber harus menjadi prioritas utama untuk melindungi data dan infrastruktur IT. Hal tersebut kritis bagi kelancaran pelayanan publik dan kepentingan nasional.
sumber: Narasi News Room
