Kasus Korupsi Timah, Benarkah sejumlah 271 Triliun?

Diposting tanggal April 1, 2024
Jam 12:19 pm

Kasus dugaan korupsi pengelolaan timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (Persero) di Bangka Belitung (Babel) mengegerkan publik. Kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 271 triliun menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia.

Kasus ini tak hanya menyoroti potensi korupsi yang masif, tetapi juga kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan timah ilegal.

Rincian Perhitungan Korupsi 271 Triliun

Angka Rp 271 triliun merupakan hasil penghitungan tim ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dipimpin oleh Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo. Penghitungan ini didasarkan pada tiga kategori kerugian:

Kerugian Ekologis:

Kerugian ekologis akibat pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung (Babel) mencapai Rp 157,8 triliun. Kerusakan ini meliputi:

Hilangnya Hutan: Sekitar 24.000 hektare hutan lindung di Babel telah dibabat untuk pertambangan timah ilegal. Deforestasi ini mengakibatkan hilangnya habitat flora dan fauna, erosi tanah, dan banjir.
Pencemaran Air: Aktivitas pertambangan timah menghasilkan limbah yang mencemari sungai dan laut. Pencemaran air ini telah menyebabkan kematian ikan, kerusakan terumbu karang, dan hilangnya sumber air bersih bagi masyarakat.
Kerusakan Ekosistem Laut: Limbah tambang timah yang dibuang ke laut telah menyebabkan pendangkalan laut, kerusakan terumbu karang, dan kematian biota laut. Hal ini mengganggu aktivitas nelayan dan merusak ekosistem laut.

Dampak Ekonomi dan Kesehatan:

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah ilegal juga berdampak pada ekonomi dan kesehatan masyarakat:

Hilangnya Mata Pencaharian: Nelayan kehilangan mata pencaharian karena ikan di laut mati akibat pencemaran. Petani juga mengalami gagal panen akibat pencemaran air dan tanah.
Penurunan Pendapatan Negara: Hilangnya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan menyebabkan penurunan pendapatan negara dari sektor perikanan, pariwisata, dan kehutanan.
Biaya Kesehatan: Pencemaran air dan udara menyebabkan masyarakat mengalami berbagai penyakit, seperti penyakit kulit, pernapasan, dan pencernaan. Hal ini meningkatkan biaya kesehatan masyarakat.

RinBiaya Pemulihan Lingkungan:

Biaya pemulihan lingkungan akibat pertambangan timah ilegal di Babel diperkirakan mencapai Rp 52,6 triliun. Biaya ini meliputi:

Reboisasi: Penanaman kembali hutan yang telah dibabat untuk pertambangan.
Revegetasi: Pemulihan ekosistem laut yang telah rusak akibat pencemaran.
Pembersihan Pencemaran Air: Pengolahan air yang tercemar agar dapat digunakan kembali.

Kerusakan Lingkungan Kasus Timah Rp 271 Triliun

Pertambangan timah ilegal di Babel telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Hutan lindung dibabat, sungai tercemar, dan laut mengalami pendangkalan. Kerusakan ini tak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Berikut beberapa contoh kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah ilegal:

Hutan lindung: Sekitar 24.000 hektare hutan lindung di Babel telah dibabat untuk pertambangan timah ilegal. Hal ini mengakibatkan deforestasi, erosi tanah, dan banjir.
Pencemaran air: Aktivitas pertambangan timah menghasilkan limbah yang mencemari sungai dan laut. Pencemaran ini telah menyebabkan kematian ikan dan kerusakan ekosistem laut.
Pendangkalan laut: Limbah tambang timah yang dibuang ke laut telah menyebabkan pendangkalan laut. Hal ini mengganggu aktivitas nelayan dan merusak ekosistem laut.

Dampak Ekonomi dan Kesehatan

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah ilegal juga berdampak pada ekonomi dan kesehatan masyarakat. Nelayan kehilangan mata pencaharian karena ikan di laut mati akibat pencemaran. Masyarakat juga mengalami berbagai penyakit akibat pencemaran air dan udara.

Kasus timah Rp 271 triliun merupakan contoh nyata bagaimana korupsi dan eksploitasi sumber daya alam dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Kasus ini harus diusut tuntas dan para pelakunya harus dihukum.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan timah ilegal akan membutuhkan waktu lama dan biaya besar untuk dipulihkan.

Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menghentikan pertambangan timah ilegal di Babel. Penegakan hukum yang tegas dan rehabilitasi lingkungan yang berkelanjutan harus dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.